Mudzakarah Mubalighoh Kalsel : Demokrasi Sistem Kufur, Ganti dengan Khilafah

BANJARBARU - Jelang Pesta Demokrasi Indonesia 9 April mendatang, berbagai isu politik demokrasi menyeruak kepermukaan. Tak jarang, isu-isu itu juga menjadi materi kampanye sejumlah Caleg dan Parpol untuk membius masyarakat dengan “umpan” demokrasi.

Ditengah hiruk-pikuk para Caleg dan Parpol membius ummat dengan demokrasi, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia terus bergerak di tengah-tengah masyarakat, memberi pemahaman kepada ummat akan bahaya dan hukum demokrasi sebagai system kufur.

Konsepsi ini pula yang diangkat sebagai tajuk kegiatan Muzakarah Mubalighoh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Kalimantan Selatan “Demokrasi Sistem Kufur, Ganti dengan KHILAFAH” di Aula Bapelkes Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (23/3/2014).

Salah seorang narasumber, Ustadzah Rina Lestari dalam keterangannya dihadapan lebih kurang 80 mubalighoh Kalsel mengatakan akar sejarah demokrasi tidak berbeda dengan Islam. Sistem Demokrasi hadir sebagai sebuah teori politik jauh sebelum masehi, yang kemudian di adopsi oleh bangsa eropa pada era renaissance menuju revolusi industry, sebagai upaya melepaskan diri dari belenggu gereja dan raja-raja yang dzalim kala itu.

Atas nama demokrasi, kaum muslimin terutama menjelang Pemilu sering diiming-imingi jargon demokrasi ‘dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’ dengan maksud menarik simpati rakyat. Padahal seharusnya, kaum muslimin hanya berhukum dengan syari’at Allah SWT yakni Syariah Islam.

Dengan begitu katanya, penderitaan yang selama ini dilahirkan oleh system kufur demokrasi bisa diakhiri. “Demokrasi harus dipahami sebagai buah kekufuran, karena hukum-hukum yang dibuat kental dengan berbagai kepentingan. Hanya hukum Allah yang dapat memanusiakan manusia,” tegasnya.

Ustadzah Rina juga mengingatkan bahwa segala urusan kehidupan yang telah diputuskan atas nama demokrasi, telah membuat umat islam menderita disemua aspek dan level kehidupan. Karenanya, terang Ustadzah Rina, untuk memulihkan dan memuliakan kaum muslimin, tidak ada cara lain selain kembali pada Islam.

Senada dengan itu, Narasumber kedua, Ustadzah Nisrina Hayati menegaskan, Khilafah merupakan satu-satunya system terbaik sebagai pengganti system demokrasi kufur. Secara dalil syariat katanya, Khilafah adalah system yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin.

“Bukti sejarah seharusnya dapat menambah keyakinan kaum muslimin, begitu pula kebaikan system Khilafah yang menjamin pemenuhan kebutuhan seluruh aspek kehidupan,” ujarnya.

Penjelasan kedua narasumber ini pun sempat memancing diskusi hangat diantara sejumlah mubalighoh. Topik diskusi yang sempat mencuat terkait keterlibatan mereka dalam Pemilu mendatang. Begitu pula tentang alasan-alasan kekhawatiran kemungkinan manipulasi suara bila tidak menggunakan hak pilih. Serta bagaimana cara memperjuangkan Khilafah dan meyakinkannya ummat bahwa system ini sebagai satu-satunya system terbaik.

Ustadzah Rina Lestari dalam diskusinya menjawab bahwa tidak seharusnya ummat Islam menyerahkan urusan kehidupan kepada orang yang tidak mampu dan tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah SWT. Sebab setiap perbuatan, akan dimintai pertanggungjawabannya dihadapan Allah. “Bila kita berserah diri kepada Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikan kekhawatiran kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Ustadzah Nisrina menambahkan, yang pertama harus dilakukan dalam rangka memperjuangkan Khilafah adalah dengan mengikuti tastqif (pembinaan,red), membentuk kader. “Kedua, bersama ummat menyuarakan dengan lantang dan istiqomah bahwa khilafah adalah system yang wajib ditegakkan. Dan ketiga, dengan berusaha meraih dukungan ummat dan ahlunusrah,” ungkapnya. [rina/ Tim Media MHTI/www.banuasyariah.com]











Mudzakarah Mubalighoh Kalsel : Demokrasi Sistem Kufur, Ganti dengan Khilafah Mudzakarah Mubalighoh Kalsel : Demokrasi Sistem Kufur, Ganti dengan Khilafah Reviewed by Banua Syariah on 12:01:00 PM Rating: 5