Data Base Pajak Amburadul, 90.000 Warga Banjarbaru 'Berutang' Rp23 Miliar

Penerapan UU No 28/2009 tentang peralihan pengelolaan pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai menuai masalah. Pasalnya, peralihan pengelolaan pajak pun menyisakan persoalan amburadulnya data base wajib objek pajak (WOP) selama ini.

Dugaan ketidakberesan data base WOP ini sebenarnya sudah terendus sejak mencuatnya keluhan Prof Udiansyah pertengahan April lalu.

Dosen Fakultas Kehutanan Unlam ini mengeluh lantaran selama ini taat dan rutin membayar PBB setiap tahunnya. Bahkan dirinya pun masih memegang bukti pembayaran tersebut. Namun, betapa terkejut saat ia menerima tagihan belum membayar PBB sejak 2009-2014.

Penelusuran Wartawan, apa yang dialami Prof Udiansyah rupanya juga dialami hampir sebagian besar warga Kota Banjarbaru. Salah seorang warga Jl Kasturi 1 Gg.1 Kelurahan Syamsudin Noor RT 032 RW007, Winardi mengaku sempat dibuat pusing. Pasalnya menurut pemilik bisnis penginapan AMY dibawah kelas melati ini, tiba-tiba ia menerima slip tagihan PBB dengan keterangan menunggak pembayaran PBB sejak 2009 dengan total tagihan Rp600.000.

“Bagaimana saya membayar ini, jumlahnya besar sekali,” ujarnya saat ditemui Wartawan, Selasa (13/5).

Uniknya, dalam slip tagihan PBB berwarna kuning itu, nama yang tertera bukan atas nama dirinya, namun atas nama Hinardi. “Saya ambil karena nomor objek pajak dan alamatnya nya sama dengan saya. Mungkin hanya salah ketik nama saja,” ujarnya.

Ketua Forum RTRW Kelurahan Syamsudin Noor, Suprianto saat ditemui Wartawan mengatakan, hampir semua warga Kelurahan Syamsudin Noor menunggak PBB sejak 2009.

“Jadi bukan satu orang saja, dan bukan dikelurahan ini saja. Bisa jadi di kelurahan lain juga begitu,” katanya.

Sebab katanya, persoalan pajak pasca peralihan ini bukan hanya bengkaknya tagihan piutang PBB, namun juga data wajib objek pajak ganda. Satu objek pajak memiliki dua nomor objek pajak yang imbasnya ada dua beban kewajiban membayar PBB.

Menurut Suprianto, sulit rasanya hutang PBB bisa dilunasi warga. Terlebih umur piutang sudah hampir 5 tahun sejak 2009. “Rasanya warga tidak mungkin membayar sekaligus. Di wilayah RT saya saja, banyak warga keberatan, karena tidak mungkin membayar sebanyak itu,” ungkapnya.

Persoalan lain kata dia, slip tagihan PBB juga tidak dilampirkan dengan bukti pembayaran dari Pajak Pratama yang selama ini tempat membayar PBB sebelum dikelola Pemkot Banjarbaru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Banjarbaru, Drs H Thalmi Hasani MSi saat ditemui di ruang kerjanya kemarin mengatakan, berdasarkan UU No 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah bahwa paling lambar 2 Januari 2014, PBB baik perkotaan maupun pedesaan diserahkan ke Kabupaten/Kota.

Disisi lain katanya, selama ini data base objek pajak bukanlah hasil otak-atik DPPKAD, namun murni data yang diserahkan dari Pajak Pratama. “Kita hanya menginput kedalam komputer. Makannya kita mau massa penagihan ini sekaligus mendata ulang dan memverifikasi wajib pajak di Kota Banjarbaru,” ujarnya. Sebab kata dia kondisi dahulu berbeda dengan sekarang. Bisa jadi kalau dahulu rumahnya masih tipe 36, sekarang mungkin sudah tipe 45.

Data dari Pajak Pratama kata Thalmi juga menyebutkan ada sedikitnya 90.000 objek pajak (DOP) di Kota Banjarbaru. Dari total objek pajak tersebut, tercatat menunggak utang PBB dengan total akumulasi Rp23 miliar.

“Data bahwa warga Banjarbaru menunggak PBB juga dari Pajak Pratama,” imbuhnya.

Persoalan objek pajak ganda, objek pajak sudah membayar namun dinyatakan belum membayar katanya bukan hanya dialami warga saja. Dirinya pun mengalami hal serupa.

“Saya juga mengalami mendapat dua tagihan, namanya sama, nomor objek pajaknya juga sama, cuman alamatnya beda. Nah kalau kasusnya seperti ini kita coret yang satu, cukup satu nama saja,” ungkapnya.

Demikian halnya dengan denda, katanya. Denda tak membayar PBB selama 5 tahun juga bisa di-nol-kan selama dilaporkan dan diverifikasi ulang. Persoalan-persoalan yang muncul ini katanya, juga akan diverifikasi langsung kepada Pajak Pratama.

“Nah kalau soal besarnya PBB yang harus dibayar, saya kira bisa saja dibayar semampunya dulu. Tidak harus sekaligus utang PBB selama lima tahun,” pungkasnya.



Tak Bisa Mengajukan Izin Usaha


SEMENTARA itu, banyaknya tunggakan PBB juga dirasakan sulitnya memperoleh perizinan. Pemilik Penginapan AMY Jl Kasturi 1 Gg.1 Kelurahan Syamsudin Noor RT 032 RW007, Winardi mengaku tak bisa memperoses pengajuan izin usahanya lantaran dianggap belum membayar pajak.

“Masalahnya slip bukti pembayaran PBB itu jadi syarat mengajukan permohonan izin usaha pak. Makannya rata-rata pemilik penginapan di Landasan Ulin ini belum memiliki izin operasional,” ungkapnya.

Kepala DPPKAD Kota Banjarbaru, Thalmi Hasani sendiri tak menampik konsekuensi sulitnya memproses permohonan perizinan jika belum membayar PBB.

“Tapi kalau kondisinya seperti sekarang, bisa kita bijaki dengan cara tidak harus membayar lunas, cukup membayar PBB tahun ini dulu, dan buktinya bisa untuk memproses perizinan. Tapi piutangnya tetap harus dibayar dengan denda-dendanya,” ujarnya.

Memang kata Thalmi, tidak ada sanksi pidana bagi mereka yang tidak mau membayar PBB. Namun pada proses pengajuan perizinan atau meminjam uang di Bank, bukti bahwa telah membayar PBB menjadi syarat mutlak sebelum permohonannya dikabulkan. [www.banuasyariah.com]




Problem Peralihan PBB di Kota Banjarbaru

- Warga dianggap menunggak PBB sejak 2009.
- Tidak ada lampiran bukti pembayaran dari Pajak Pratama.
- Objek wajib pajak ganda, satu nama namun dua tagihan pajak berbeda.
- Sudah membayar, namun masih ditagih dengan keterangan belum membayar PBB.
- Didenda per tahun karena dianggap tidak membayar PBB selama 5 tahun.



Solusi Problem PBB dari DPPKAD

- Jika sudah membayar namun dinyatakan belum segera laporkan ke DPPKAD beserta bukti pembayaran. Jika bukti pembayaran hilang, membuat surat pernyataan bahwa bukti hilang dan sudah membayar PBB.
- Bagi, objek pajak ganda segera melapor agar bisa segera diverifikasi data base objek pajaknya.
- Boleh membayar PBB dengan cara mencicil semampunya. Namun tidak menghilangkan kewajiban membayar pajak.
- Denda tidak membayar PBB dapat dinolkan setelah dilaporkan dan diverifikasi DPPKAD.


Sumber : Wawancara dan Data diolah.


Source : Radar Banjarmasin
Data Base Pajak Amburadul, 90.000 Warga Banjarbaru 'Berutang' Rp23 Miliar Data Base Pajak Amburadul, 90.000 Warga Banjarbaru 'Berutang' Rp23 Miliar Reviewed by Banua Syariah on 1:58:00 PM Rating: 5