HTI dan Disnak Tabalong Bahas Pertanian Berbasis Islam

HIZBUT Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kabupaten Tabalong, bertandang ke Kantor Dinas Tanaman Pangan Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distanakan) Kabupaten Tabalong. Kunjungan dalam rangka silaturahmi itu, ternyata dibalut dengan paparan penjelasan tentang politik pertanian Islam, Jumat (18/7).

Pantauan Koresponden Banua Syariah kemarin, setidaknya ada puluhan staf Distanakan yang mengikuti kegiatan tersebut. Mereka hadir tidak sekedar mendengarkan, namun juga menanyakan berbagai persoalan terkait pertanian sesuai syariah.

Banyak hal yang dipaparkan Ustad Orin Prayudha Wardana, aktivis Hizbut Tahrir ketika menjelaskan politik pertanian Islam. Diantaranya, terkait pengelolaan lahan, penerapan aturan pembagian lahan, sampai maksud politik pertanian itu sendiri.

"Yang dimaksud politik itu adalah mengurusi urusan umat. Bukan seperti yang dipandang sekarang, politik hanya untuk meraih kekuasaan. Untuk politik pertanian itu intinya adalah memenuhi kebutuhan pangan setiap orang, tidak pada pemenuhan stok di pasar dan di tempat penyimpanan saja," katanya. 


Menurutnya, kewajiban penguasa mengelola pertanian adalah menjadikan setiap warganya tidak kelaparan. Misalnya, jika ada 200ribu masyarakat di Tabalong, dan kebutuhan perorang seharinya satu kilogram. Maka, pertanian harus memproduksi pangan 200ton perharinya. Tidak dilihat dari stok itu saja.

Selain itu, distribusi ke seluruh warga secara merata untuk mendapatkan kebutuhan hidup dari pertanian juga harus terpenuhi, meski memang sangat sulit saat ini.

"Seperti yang dilakukan Khalifah Umar Bin Khatab. Yaitu, dia terus berjalan tengah malam untuk mengetahui distribusi pangan merata. Jika tidak maka dia sendiri yang mengatarnya dengan memanggul sendiri berasnya untuk dimakan ibu yang memasak batu," ujarnya.

Ia pun juga menegaskan, bahaya sistem sewa lahan yang tidak harus terjadi. Pasalnya, akan membuat penguasaan lahan hanya pada orang-orang tertentu, bukan pada orang yang mengelola lahan pertanian tersebut.

Diceritakannya, dulu ada sahabat yang diberi lahan pertanian oleh Nabi SAW. Setelah Nabi meninggal, semasa Khalifah Umar, lahan itu ditanyakan lagi, terkait kesanggupannya mengelola lahan pertanian. Ternyata hanya bisa dikelola sebagian, lalu sebagiannya diambil kembali oleh pemerintah.

Mendengar semua penjelasan Ustad Orin, meski puasa, para staf Distanakan tetap antusias menanyakan kendala yang mereka hadapi di lapangan. Diantaranya adalah, kebiasaan warga yang sering menyewakan lahan pertanian, baik digunakan untuk pertanian maupun untuk hal lainnya.

Menjawab itu, Ustad Orin pun menegaskan, sebenarnya memang ada perbedaan pendapat diantara ulama terkait sewa lahan pertanian. Namun, yang diperlukan adanya klasifikasi lahan dulu, baru dilakukan aturan lahan yang harus diolah untuk pertanian dan tidak.

Kepala Distanakan Kabupaten Tabalong H Johan Effendi pun tidak mau ketinggal bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Ia menjelaskan, memang sudah semestinya sistem Islam diterapkan untuk mencari berkah.

Menurutnya, masalah saat ini sudah begitu komplek, tidak sekedar pertanian, tapi berbagai hal sejenisnya pun terjadi permasalahan keimanan dan ketakwaan, sehingga dibutuhkan aturan yang kuat untuk mengurusinya.

Atas apa yang tanyakan Kepala Distanakan, Ustad Orin menuturkan, memang dibutuhkan perbaikan di tiga sektor. Individu, masyarakat dan negara. Masalah individu saat ini memang sangat rapuh, dan sudah rusak. Jadi sudah sepatutnya ada aturan yang menguatkan mereka untuk meraih berkah Allah. [ibnu/www.banuasyariah.com]
HTI dan Disnak Tabalong Bahas Pertanian Berbasis Islam HTI dan Disnak Tabalong Bahas Pertanian Berbasis Islam Reviewed by Banua Syariah on 7:49:00 PM Rating: 5