BBM Milik Rakyat, Bukan Milik Asing

Meski sudah ditetapkan pemerintahan Jokowi, aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tetap saja ada. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kabupaten Tabalong yang menyuarakan hal itu di Taman Kota Tanjung, (18/11).    Penolakan secara damai tanpa orasi, namun menyampaikan yel-yel takbir dan seruan solusi masalah naik BBM dengan syariah Islam itu dilaksanakan dengan mengitari alun-alun kota tepat di depan kantor kepala daerah setempat.
TANJUNG - Meski sudah ditetapkan pemerintahan Jokowi, aksi penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tetap saja ada. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) DPD II Kabupaten Tabalong yang menyuarakan hal itu di Taman Kota Tanjung, (18/11). 

Penolakan secara damai tanpa orasi, namun menyampaikan yel-yel takbir dan seruan solusi masalah naik BBM dengan syariah Islam itu dilaksanakan dengan mengitari alun-alun kota tepat di depan kantor kepala daerah setempat.

Sontak, meski aksi berada di kabupaten pelosok utara Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, tetap menjadi perhatian warga yang melihat para puluhan aktivis HTI beraksi dengan menunjukan spanduk dan famplet, sambil membawa bendera yang disebut mereka bendera Rasulullah tersebut. Disertai menyebarkan selebaran ke warga yang lewat.

Usai membaca, menyaksikan dan menerima selebaran, warga pun sempat mengungkapkan dukungannya ke aksi yang digelar sejak pukul 16.30 Wita itu. Mereka beranggapan, kebijakan pemerintaha Jokowi itu perlu ada kelompok-kelompok yang bisa menghentikannya, supaya rakyat tidak terus sengsara. "Benar ini, tapi harus ada kelompok yang bisa menghentikan kebijakan BBM naik," katanya.

Spanduk dan puluhan famplet yang diperlihatkan HTI ke warga bertuliskan berbagai kata-kata seruan. Diantaranya, tolak kenaikan BBM, naikan BBM kebijakan bohong, khianat dan dzolim, BBM naik asing untung rakyat buntung, awas BBM campur tangan asing, kelola Migas dengan syariah rakyat sejahtera, hanya khilafah yang menyejahterakan.

Perwakilan HTI Tabalong, Rapie menjelaskan, menaikkan harga BBM akan memberatkan rakyat yang notabene masih lebih dari 100 juta jiwa orang miskin. 


"Untuk penyelamatan anggaran, apakah memang tidak ada cara lain, selain menaikkan harga BBM ? Apakah tidak bisa dilakukan efisiensi di sektor lain seperti belanja birokrasi dan lain-lain?" tegasnya.

Menurutnya, masalah BBM memang menyangkut masalah teknis juga ideologis, terbentang mulai pengelolaan di sektor hulu juga distribusi di hilirnya. 


"Tentu semua ini harus dibenahi. Secara teknis relatif bisa diatasi. Namun secara ideologis di sektor hulu menjadi sangat sulit karena di sinilah telah terjadi liberalisasi Migas sejak dulu dan semakin dikokohkan oleh kalangan neoliberal sekarang ini, dan kini akan dilengkapi dengan liberalisasi di sektor hilir atau distribusi," ungkapnya.

Dengan begitu, ditambahkanya, disinilah penting dan urgennya syariah Islam menjadi solusi dalam pengelolaan Migas.


"Dalam pandangan Islam sejatinya sumberdaya Migas adalah milik rakyat yang diamanahkan pengelolaannya kepada negara, bukan kepada asing," pungkasnya. [*]


Penulis : Wahyudi / MI HTI Banua Enam
Editor : Abu Rafif
BBM Milik Rakyat, Bukan Milik Asing BBM Milik Rakyat, Bukan Milik Asing Reviewed by Banua Syariah on 5:56:00 PM Rating: 5