Haramkah Mengoreksi Penguasa di Tempat Umum ?

“Barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka janganlah terang-terangan , namun ambillah tangannya dan bersendirianlah dengannya (rahasia), jika ia menerima (itu yang diharapkan) dan jika tidak, maka ia telah melaksanakan tugas”. (HR Ahmad, ibnu Ashim dan lainnya).  Bagaimana mensikapinya :Hadist di atas adalah hadist dhaif. Kenapa? Karena hadist tsb secara sanad adalah terputus.
Catatan : Adi Victoria (Aktivis HTI Samarinda)

Pemerintah Jokowi-JK akhirnya mengumumkan secara resmi kenaikan bbm menjadi sebesar Rp. 8.500,-/liter untuk premium, dan Rp. 7.500,-/liter untuk solar. Kebijakan tersebut tentu akan semakin membuat masyarakat menjadi semakin sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. karena memang kebijakan tersebut adalah kebijakan dzalim dan khianat. 


Baca Juga : Menaikan BBM, Bukti Jokowi Antek Asing

Sebelum dinaikan, komponen umat atau masyarakat turun ke jalan menolak kebijakan tersebut. Mereka menyuarakan aspirasi mereka dijalan dalam rangka menasehati dan menolak kebijakan penguasa. 

Baca Juga : Petani, PKL, Hingga Ekonom Kalsel Kompak Tolak Kenaikan Harga BBM

Namun, ada sebagian kaum Muslim yang menyatakan bahwa aktivitas turun ke Jalan dalam rangka menasehati penguasa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam. Mereka berhujjah dengan hadist semisal hadist dari riwayat Imam Ahmad, bahwa Rasulullah saw bersabda :

“Barang siapa yang ingin menasehati penguasa dengan suatu perkara, maka janganlah terang-terangan , namun ambillah tangannya dan bersendirianlah dengannya (rahasia), jika ia menerima (itu yang diharapkan) dan jika tidak, maka ia telah melaksanakan tugas”. (HR Ahmad, ibnu Ashim dan lainnya).

Bagaimana mensikapinya :

1.  Hadist di atas adalah hadist dhaif. Kenapa? Karena hadist tsb secara sanad adalah terputus. Perawi atas nama syuraih bin 'Ubaid menurut Imam al Haitsamiy dalam kitab al Majma', tidak mendengar langsung dari 'Iyadl dan Hisyam, walaupun dia seorang tabi'un. Disamping itu, Syuraih juga meriwayatkan hadist ini dengan Ta'liq (menggugurkan perawi atasnya) dan tidak ada qorinah bahwa ia hadir dalam riwayat itu. Oleh karena itu, hadist ini dihukumi hadist munqathi' secara sanad, dan dhaif.

2. Ada hadist lain dari riwayat Imam Ahmad yang malah menyampaikan hadist terkuat wajibnya mengoreksi penguasa.

Rasulullah saw bersabda "Seutama-utama jihad adalah kalimat haq yang disampaikan di depan penguasa fajir". [HR. Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad]

Dalil hadist diatas bersifat umum, tidak dijelaskan bagaimana harus mengoreksinya, apakah di depan penguasa secara face to face berdua saja ataukah juga ada orang lain di situ artinya dihadapan umum.

Kaedah syara' menyatakan

Dalillu 'aam yabqaa 'ala fi 'umumihi maa lam yarid dalil at taksis (dalil umum tetap dalam keumumannya selama tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya).

3. Disamping itu, perbuatan Rasulullah صلى اللّه عليه وسلم sendiri pernah mengoreksi dan mengkritik salah seorang penguasa di bawahnya yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari syariat. Dimana dalam Shahihain, disebutkan Rasulullah pernah menasehati salah seorang pejabatanya yakni Lutbiyah yang merupakan seorang Amil, dengan cara mengungkap keburukannya secara terang-terangan di depan khalayak ramai, beliau tidak hanya menasehati Ibnu Luhtbiyah secara sembunyi, akan tetapi membeberkan kejahatannya di depan kaum Muslim. Lantas, bagaimana bisa dinyatakan bahwa menasehati penguasa haruslah dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan Nabi saw, manusia yang paling mulia akhlaqnya, justru menasehati salah satu pejabatnya (penguasa Islam) dengan terangan-terangan, bahkan diungkap di depan khalayak ramai?

4. Memang, ada 'Ulama yang melarang menasehati penguasa di tempat umum, semisal Ibnu Hibban berkata: “Nasehat wajib kepada manusia seluruhnya.. akan tetapi wajib dengan secara rahasia, karena orang yang menasehati saudaranya secara terang-terangan maka ia telah mencelanya, dan siapa yang menasehatinya secara rahasia, maka ia telah menghiasinya..” (Raudlatul ‘Uqala hal 196).

Imam Asy Syafi’I berkata: “Nasehatilah aku ketika sendirian, dan jauhi nasehat di depan jama’ah. Karena nasehat ditengah manusia adalah salah satu macam mencaci maki yang aku tidak suka mendengarnya.. (Mawa’idz imam Asy Syafi’I 1/23).

Namun, perkataan mereka harus disikapi dengan benar, Pertama, perkataan Ibnu Hibban maupun Asy Syafi’iy bukanlah dalil syariat, dan sama sekali tidak boleh dijadikan dalil syariat. Menjadikan pendapat Ibnu Hibban dan Asy Syafi’iy sebagai dalil syariat sama dengan telah menyepadankan keduanya dengan Asy Syaari’.

Kedua, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hibban rahimahullah tidak menunjukkan bahwa beliau melarang menasehati penguasa dengan terang2an, yang beliau larang adalah menasehati penguasa yang disertai niat mencela dan menghina.. Begitu pula perkataan Imamul Jalil Imam Syafi'iy rahimahullah juga tidak menunjukkan bahwa beliau melarang menasehati penguasa dengan terang-terangan, tapi itu hanya sikap beliau sendiri yang tidak suka dinasehati dengan terang-terangan di depan umum.

Disamping itu, menasehati secara sembunyi-sembunyi itu adalah jika kemaksiyatan yang dilakukan adalah bersifat individu, bukan kemaksiyatan yang berdampak secara umum. Kebijakan menaikan harga BBM adalah sebuah kebijakan yang dzalim dan khianat, dan sebuah kemaksiyatan. Dampaknya adalah mengena seluruh lapisan masyarakat, maka wajib hukumnya membeberkan fakta kedzaliman tersebut sehingga masyarakat pun sadar dan faham apa yang sesungguhnya terjadi. والله أعلم بالصواب.

Haramkah Mengoreksi Penguasa di Tempat Umum ? Haramkah Mengoreksi Penguasa di Tempat Umum ? Reviewed by Banua Syariah on 8:06:00 PM Rating: 5