Jejak Liberalisasi Migas di Indonesia, Motif Dibalik Kenaikan Harga BBM

Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kota Banjarbaru, Ustadz Pujo Nugroho mengungkapkan, keberanian perusahaan asing menanamkan modal di sektor Migas tidak lepas dari rekayasa melepas harga BBM pada mekanisme pasar.
BANJARBARU - Aktivis Hizbut Tahrir Indonesia Kota Banjarbaru, Ustadz Pujo Nugroho mengungkapkan, keberanian perusahaan asing menanamkan modal di sektor Migas tidak lepas dari rekayasa melepas harga BBM pada mekanisme pasar.

Dalam aksi simpatik menolak kenaikan harga BBM, kebijakan dzalim dan khianat di taman Van Der Pijl, Banjarbaru, Selasa (18/11/2014), Pujo mengatakan strateginya, melalui perusahaan Migas asing seperti Exxon Mobil, Chevron, Total, dan Shell yang mendapat dukungan lembaga asing International Monetery of Fund (IMF), Bank Dunia dan USAID. Lembaga tersebut yang mendorong Indonesia segera merevisi UU minyak dan gas (Migas).

Berikut jejak liberalisasi sektor Migas sejak 1998 di Indonesia :

Tahun 1998-1999 : Pemerintah meneken Lettern of Inten (LOI) dengan IMF. Sejak itu, semua kebijakan pemerintah akhirnya harus tunduk pada apa kata IMF. Sebagai bentuk komitment terhadap pelaksanaan LOI IMF, di sektor Migas pada 1999, pemerintah membuat draft UU Migas yang baru. 


Dalam memorandum of Economic and finansial policies disebutkan "Pemerintah berkomitmen mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, melakukan restrukturisasi dan reformasi di tubuh Pertamina, menjamin kebijakan fiskan dan berbagai regulasi untuk eksplorasi dan produksi tetap kompetitif secara internasional, membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional."

Tahun 2000 : As melalui USAID memberikan pinjaman untuk memulai proses liberalisasi sektor Migas. Salah satu yang digarap USAID dalam rangka liberalisasi ini adalah menyiapkan draft UU yang baru. Bersama Asian Development Bank (ADB) dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. 


Dokumen USAID menyebutkan bahwa lembaga itu telah membantu pembuatan draft UU Migas yang diajukan ke DPRD pada Oktober 2000. Dalihnya UU ini akan meningkatkan kompetensi dan efisiensi dengan mengurangi peran BUMN dalam melakukan eksplorasi dan produksi.

Tahun 2001 : Pemerintah kembali mempertegas komitmentnya dalam LOI IMF pada Juli 2001. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. Secara khusus pada September, UU Listrik dan Migas yang baru akan diajukan ke DPR kala itu, Menteri Pertambangan dan Energi telah menyiapkan rencana jangka menengah untuk menghapus bertahap subsidi BBM.

Dokumen lain menyatakan, pada 2001, USAID memberikan bantuan senilai $4 juta (Rp40 miliar) untuk memperkuat pengelolaan sektor energi dan membantu menciptakan sektor energi yang lebih efisien dan transparan. Para penasihat USAID memainkan peran penting dalam membantu pemerintah Idnonesia mengembangkan dan menerapkan kebijakan kunci, yakni perubahan UU dan peraturan.

Pujo menegaskan, untuk memuluskan langkah meliberalisasi Migas Indonesia, USAID tak segan-segan menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk membayar lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi. Dalam dokumen USAID menyebutkan, pada 2001 lembaga itu merencakan menyediakan $850.000 atau sekitar Rp8,5 miliar untuk mendukung LSM dan universitas. Dana itu untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan kesadaran pada isu-isu sektor energi, termasuk menghilangkan subsidi energi dan menghapus secara bertahap bensin bertimbal.

Akhirnya, UU no.22/2011 tentang Migas pun keluar. Dengan UU yang baru tersebut, Pemerintah lalu membuka izin perusahaan-perusahaan asing masuk ke berbagai tahap dalam proses Migas di tanah Air. Setelah menguasai industri hulu, perusahaan Migas asing kemudian melanjutkan misinya menguasai sektor hilir.

Sektor hulu, beberapa perusahaan asing sudah menguasai ladang minyak dan gas di Indonesia. Tercatat dari 60 kontraktor, lima diantaranya dalam kategori super major, yakni Exxon Mobil, Shell, Penzoil, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Chevron Texaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen.


Dan kini, Asing tinggal menikmati hasil liberalisasi yang sejak lama sudah dipersiapkan matang hingga menembus jalur regulasi.  Pemerintah Indonesia kian menampakkan ketundukannya dan mengabdi pada asing ketimbang melayani rakyatnya di sektor ini.  Alhasil, argument tak masuk logika menaikan harga BBM pun jadi pembenar untuk memuluskan hasrat kerakusan kapitalis sekuler. 

"Seandainya penduduk negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.  Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya," ujar Pujo mengutip ayat Alquran Surat Al'Araf ayat 96.

Karenanya, menaikkan harga BMM dan kebijakan apapun yang bermaksud untuk meliberalkan pengelolaan BBM merupakan kebijakan yang bertentangan syariat Islam. Migas serta kekayaan alam yang melimpah lainnya dalam pandangan Islam merupakan barang milik umum yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara untuk kesejahteraan rakyat.

Sebagai gantinya  Migas dan SDA lain dikelola sesuai dengan tuntutan syariah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat, baik muslim dan maupun non muslim. Jalannya hanya satu, melalui penerapan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwah. Untuk itu perjuangan mewujudkan tujuan mulia ini harus dilipat gandakan agar cita-cita mulia itu benar-benar dapat diwujudkan.  [*]



Penulis : Berry Abdillah
Editor : Abu Rafif





Jejak Liberalisasi Migas di Indonesia, Motif Dibalik Kenaikan Harga BBM Jejak Liberalisasi Migas di Indonesia, Motif Dibalik Kenaikan Harga BBM Reviewed by Banua Syariah on 9:35:00 AM Rating: 5