BBM Naik, Kebijakan Memaksa dan Bukti Gagalnya Demokrasi

Kebijakan yang memaksa rakyat yang sebenarnya rakyat tidak memintanya. Padahal, demokrasi adalah sebuah sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,yang dipercaya mampu menampung seluas-luasnya aspirasi rakyat.Tetapi pada faktanya, meskipun mayoritas rakyat menolak, kenapa pemerintah tetap menaikkan harga BBM?Tak heran, kebijakan ini semakin menguatkan anggapan bahwa pemerintah Jokowi- JK sebagai “presiden boneka” terutama bagi pihak asing.Indikasinya sudah jelas belum lama diangkat sudah mengetapkan untuk menaikkan harga BBM.
Oleh : Sajiah* (Warga Kabupaten HSU-Kalsel)

Kenaikan harga BBM yang menjadi kado pertama dari Jokowi-Jk untuk rakyat, yang katanya merupakan satu-satunya jalan untuk menekan defesit anggaran yang terjadi pada selasa malam(18/11 2014) harga premium dan solar naik menjadi Rp 2.000 perliter. Premium menjadi Rp 8.500 perliter dan solar menjadi Rp 7.500. Kenaikan harga BBM yang berdampak pada transportasi, harga bahan baku, harga semua kebutuhan pasti akan naik dan terjadi inflasi akibatnya daya beli rakyat akan turun yang paling berdampak adalah pendapatan rakyat yang pas-pasan akan menambah jutaan jumlah orang miskin.

Kebijakan yang memaksa rakyat yang sebenarnya rakyat tidak memintanya. Padahal, demokrasi adalah sebuah sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,yang dipercaya mampu menampung seluas-luasnya aspirasi rakyat.Tetapi pada faktanya, meskipun mayoritas rakyat menolak, kenapa pemerintah tetap menaikkan harga BBM?Tak heran, kebijakan ini semakin menguatkan anggapan bahwa pemerintah Jokowi- JK sebagai “presiden boneka” terutama bagi pihak asing.Indikasinya sudah jelas belum lama diangkat sudah mengetapkan untuk menaikkan harga BBM. 


Sejatinya itu bukan untuk kepentingan rakyat,bukankah rakyat yang paling dirugikan oleh kenaikan harga BBM? kenaikan harga BBM tidak lain demi kepentingan perusahaan-perusahaan asing yang tidak sabar ingin menguasai sektor hilir migas dinegeri ini setelah sebelumnya mereka sukses menguasai sektor hulu migas dengan menguasai sekitar 90%-nya.

Mengenai BBM bersubsidi sebenarnya bukan membebani APBN tetapi ada hal-hal yang itu merupakan beban APBN yang pertama:- Belanja birokrasi untuk renovasi gedung, biaya kunjungan keluar negeri,mobil mewah dan lain sebagainya naik menjadi 400% dari 187 triliun menjadi 733 triliun dalam rentang yang sama BBM naik hanya 29%.Kedua:- Belanja gaji pegawai dari 182,8 triliun (2011) menjadi 215,7 (2012) = 32,9 triliun (sekitar 18%) kenaikan ini tidak diikuti kinerja PNS itu sendiri.Ketiga:- Beban bayar hutang, 2012(170 triliun) utang pokok (43 triliun) membayar bunga (123 triliun).Jika pemerintah ada sedikit saja ”iman” tentu tahu bahwa bunga itu riba maka kita akan memperoleh dana sebesar 123 triliun, angka itu masih jauh dari subsidi BBM.

Pengurangaan subsidi juga diklaim banyak dinikmati orang kaya dan para kapitalis, jika naik yang untung pihak asing pelaku bisnis eceran BBM orang akan belanja BBM ke SPBU asing separti Shell dan Total,pembeli BBM di SPBU akan berkurang.Sebenarnya pengurangan subsidi kenaikan harga BBM merupakan amanat IMF, januari 2000 sekaligus merupakan perintah Bank Dunia dan Syarat pemberian utang.

Kebijakan liberalisasi migas di sektor hulu dan hilir ini terjadi karena ideologi sekuler kapitalisme liberal yang diambil dan diterapkan sebagai sistem untuk mengelola kehidupan dinegeri ini. Kebijakan liberlisasi ini bertentangan dengan tuntutan Islam. Pasalnya, Islam telah menjadikan migas dan kekayaan alam yang melimpah lainnya sebagai milik umum, milik seluruh rakyat. Mewakili rakyat, negara harus mengelola kekayaan alam milik rakyat itu dan mengembalikan seluruh hasilnya untuk kepentingan rakyat. Rasul SAW bersabda:

”Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: padang rumput, air dan api ”(HR Abu Dawud dan Ahmad).

Alhasil,persoalan bangsa ini tidak melulu berasal dari pemimpinnya yang bermasalah tetapi juga bersumber dari sistemnya yang bermasalah.Bukan hanya pemimpin yang harus berganti, sistemnya juga harus diganti dari sekuler ke sistem islam yang hanya terwujud jika syariah islam diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah ar-Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabiaan. Wallahu’alam.
BBM Naik, Kebijakan Memaksa dan Bukti Gagalnya Demokrasi BBM Naik, Kebijakan Memaksa dan Bukti Gagalnya Demokrasi Reviewed by Banua Syariah on 6:16:00 PM Rating: 5