Gema Pembebasan Kalsel, Ingatkan 100 Hari Jokowi-JK

Menyambut 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Kalsel menggelar aksi simpatik, di Bundaran Kantor Pos, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Jumat sore (6/2).  Dalam aksinya, para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ini membawa aneka poster dan spanduk, diantaranya berbunyi, Jokowi zalim karena hapus subsidi BBM, 100 hari Jokowi Indonesia makin liberal, Indonesiaku terancam; hancurkan kapitalisme dan liberalisme.
BANJARMASIN - Menyambut 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan Kalsel menggelar aksi simpatik, di Bundaran Kantor Pos, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Jumat sore (6/2).

Dalam aksinya, para mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi ini membawa aneka poster dan spanduk, diantaranya berbunyi, Jokowi zalim karena hapus subsidi BBM, 100 hari Jokowi Indonesia makin liberal, Indonesiaku terancam; hancurkan kapitalisme dan liberalisme.

Dalam aksi bertajuk "Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Jokowi-JK", Ketua Gema Pembebasan Wilayah Kalsel, Zainuddin menyampaikan, ada beberapa catatan merah selama 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK memimpin negeri ini, antara lain, pada acara KTT APEC 2014 di Beijing, tanpa ragu dan malu sedikitpun, Presiden Jokowi dalam pidatonya, mengajak dan mengundang para investor asing untuk berbondong-bondong "mengeruk" kekayaan alam Indonesia, dengan kedok investasi dan berlindung pada UU Liberal yang telah disediakan, yang jelas secara nyata merugikan rakyat Indonesia.



"Baru lima Minggu Jokowi menjabat, tanpa rasa kasihan, ia menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia sedang turun, dan kebijakan ini akhirnya membuat nasib rakyat Indonesia semakin terpuruk, karena harga sembako pun ikut naik", katanya.

Selain itu, kebijakan Jokowi semakin menambah kesengsaraan rakyat dengan mencabut harga BBM bersubsidi, yang artinya ketika harga minyak dunia naik, maka harga BBM akan ikut meroket.

Kemudian, di tengah penderitaan, rakyat dipertontonkan konflik antara dua lembaga Pemerintah yaitu KPK vs Polri, yang tanpa malu saling "adu banteng" di hadapan rakyat Indonesia. Ironisnya, posisi pemerintahan Jokowi seolah-olah gamang, bingung dan linglung terjebak diantara konflik kepentingan para elit politik yang saling sikut.

"Parahnya, Jokowi kembali "menjual" negeri ini ke Asing, dengan memperpanjang kontrak PT Freeport yang telah menjarah kekayaan alam Indonesia yang semestinya mampu mensejahterakan rakyat dan membayar hutang-hutang negeri ini," ungkapnya.

Zainuddin berpendapat kebijakan Jokowi-JK ini disebabkan oleh sistem politik yang diterapkan yaitu sistem demokrasi kapitalisme, dimana kedaulatan sebebas-bebasnya diserahkan kepada wakil rakyat yang "berselingkuh" dengan para kapitalis atau pemilik modal. Mereka inilah yang menyuplai para politikus untuk biaya pemilu yang begitu mahal. Sehingga lahirlah UU yang pro terhadap para kapitalis.

Oleh karena itu, Gema Pembebasan wilayah Kalsel menuntut dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak paket kebijakan Jokowi yang pro neolib yang telah nyata menyengsarakan rakyat, menolak hadirnya kepentingan asing di Indonesia yang mencengkeram dan menjajah negeri ini.

"Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meninggalkan sistem demokrasi kapitalisme dan menggantinya dengan sistem pemerintahan Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Rasyidah 'alaa Minhajin Nubuwwah," ajaknya.  [*]


Source : Radar Banjarmasin

Gema Pembebasan Kalsel, Ingatkan 100 Hari Jokowi-JK Gema Pembebasan Kalsel, Ingatkan 100 Hari Jokowi-JK Reviewed by Banua Syariah on 8:50:00 AM Rating: 5