Faftwa HaramBPJS: Ini Kata Jokowi, Jusuf Kalla dan Pihak BPJS

BANUASYARIAH.COM, JAKARTA – Fatwa BPJS Haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat banyak pihak tersentak. Bahwa Presiden RI, Joko Widodo pun langsung meminta Menteri Kesehatan berdialog dengan MUI soal fatwa haram BPJS yang kini menjadi polemik.  Dikutip laman JPNN, Sabtu (1/8/2015), Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan BPJS Kesehatan melakukan dialog dengan MUI. "Presiden memerintahkan kedua pejabat untuk segera melakukan dialog. Sesegera mungkin. MUI minta minggu depan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).   Menurut Andi, BPJS Kesehatan dan Menkes sudah lebih dulu melakukan pertemuan membahas masalah itu. Pertemuan selanjutnya dengan MUI akan dijadwalkan setelah lembaga itu mengikuti Muktamar NU dan Muhammadiyah.  "Kami masih menunggu dialog, setelah itu Menteri Kesehatan dan kepala BPJS akan lapor ke presiden," imbuhnya.  Pemerintah, tutur Andi, menunggu titik temu dan solusi dari pertemuan itu. Ia belum memberikan kepastian apakah pemerintah akan mengevaluasi sistem di BPJS Kesehatan setelah pertemuan itu dilaksanakan.   Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji untuk mendalami pernyataan MUI tersebut. "Nanti kami diskusi dengan para ulama," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (30/7/2015).
BANUASYARIAH.COM, JAKARTA – Fatwa BPJS Haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat banyak pihak tersentak. Bahwa Presiden RI, Joko Widodo pun langsung meminta Menteri Kesehatan berdialog dengan MUI soal fatwa haram BPJS yang kini menjadi polemik.

Dikutip laman JPNN, Sabtu (1/8/2015), Presiden Joko Widodo meminta Menteri Kesehatan Nila Moeloek dan BPJS Kesehatan melakukan dialog dengan MUI. "Presiden memerintahkan kedua pejabat untuk segera melakukan dialog. Sesegera mungkin. MUI minta minggu depan," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Menurut Andi, BPJS Kesehatan dan Menkes sudah lebih dulu melakukan pertemuan membahas masalah itu. Pertemuan selanjutnya dengan MUI akan dijadwalkan setelah lembaga itu mengikuti Muktamar NU dan Muhammadiyah.

"Kami masih menunggu dialog, setelah itu Menteri Kesehatan dan kepala BPJS akan lapor ke presiden," imbuhnya.


Baca juga : DPP HTI Sentil BPJS Seperti Arisan Tingkat Nasional, Halal atau Haram? Ini Penjelasan Lengkapnya

Pemerintah, tutur Andi, menunggu titik temu dan solusi dari pertemuan itu. Ia belum memberikan kepastian apakah pemerintah akan mengevaluasi sistem di BPJS Kesehatan setelah pertemuan itu dilaksanakan.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berjanji untuk mendalami pernyataan MUI tersebut. "Nanti kami diskusi dengan para ulama," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (30/7/2015).

Sebelumnya, Kepala Departemen Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi tak merasa kebakaran jenggot dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebut jasanya tak sesuai dengan syariat Islam. BPJS Kesehatan malah mengapresiasi pernyataan MUI.

"Kami apresiasi dengan pernyataan MUI tersebut. Ini sebagai bentuk kepedulian MUI terhadap hadirnya BPJS Kesehatan," ujar Irfan kepada JPNN.com, Rabu (29/7/2015).

Irfan menegaskan bahwa pihaknya dalam hal ini bukan sebagai regulator. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang mengurusi kesehatan, yang dijalankan atas izin pemerintah. Sejauh ini kata Irfan, apa yang BPJS jalankan sudah berbasis pada ketetapan pemerintah.

"Regulator di sini adalah pemerintah, kami hanya menjalankan saja sesuai prosedur. Jadi tidak ada bunga iurannya dan kami bukan mengejar untuk pembiayaan yang mungkin ada unsur ribanya," tegasnya.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, dalam waktu dekat pihaknya bakal mengklarifikasi pernyataan yang menurut MUI diharamkan. "Akan segera kami klarifikasi kepada MUI. Akan kami tanyakan hal-hal apa saja yang mungkin ada perbaikan," kata Irfan. [*]


Sumber : jpnn
Faftwa HaramBPJS: Ini Kata Jokowi, Jusuf Kalla dan Pihak BPJS Faftwa HaramBPJS: Ini Kata Jokowi, Jusuf Kalla dan Pihak BPJS Reviewed by Banua Syariah on 8:07:00 PM Rating: 5