Kasus Pencatutan Presiden Upaya Pengalihan? Jangan Gagal Kembalikan Freeport

Drama pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kian membenamkan pemerintah dalam perseteruan yang tidak penting. Pasalnya, saat ini upaya mengembalikan tambang yang dikelola PT Freeport ke pangkuan Indonesia justru sama sekali tidak jelas. Pemerintah kembali diingatkan tentang keberadaan Undang-Undang nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) mengamanatkan tambang agar dikuasai negara untuk mensejahterakan rakyat.   Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon menuturkan bahwa pencatutan nama presiden dan wapres ini memang perlu untuk ditelisik dan diungkap kebenarannya, namun begitu ada hal yang jauh lebih penting lagi ketimbang persoalan pencatutan nama. Yakni, soal bagaimana mengembalikan tambang yang ditangan PT Freeport ke Indonesia. ”Sesuai UU Minerba setidaknya pemerintah harus menguasai 51 persen saham,” ujarnya, ditemui dalam sebuah acara diskusi di Cikini kemarin.   Saat ini bagaimana dengan upaya tersebut justru sama sekali belum jelas. Pasalnya, PT Freeport justru menginginkan saham itu dijual melalui pasar saham. Hal tersebut sama saja dengan menjual tambang untuk bisa dicaplok perusahaan luar negeri. ”Seharusnya, pemerintah yang langsung membeli saham itu. Nilainya setiap 10 persennya sekitar 10 miliar dollar. Saya yakin pemerintah punya uang kok,” ujarnya.
Ilustrasi
JAKARTA - Drama pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kian membenamkan pemerintah dalam perseteruan yang tidak penting. Pasalnya, saat ini upaya mengembalikan tambang yang dikelola PT Freeport ke pangkuan Indonesia justru sama sekali tidak jelas. Pemerintah kembali diingatkan tentang keberadaan Undang-Undang nomor 4/2009 tentang mineral dan batu bara (minerba) mengamanatkan tambang agar dikuasai negara untuk mensejahterakan rakyat.


Anggota DPR Fraksi PDIP Effendi Simbolon menuturkan bahwa pencatutan nama presiden dan wapres ini memang perlu untuk ditelisik dan diungkap kebenarannya, namun begitu ada hal yang jauh lebih penting lagi ketimbang persoalan pencatutan nama. Yakni, soal bagaimana mengembalikan tambang yang ditangan PT Freeport ke Indonesia. ”Sesuai UU Minerba setidaknya pemerintah harus menguasai 51 persen saham,” ujarnya, ditemui dalam sebuah acara diskusi di Cikini kemarin.

Saat ini bagaimana dengan upaya tersebut justru sama sekali belum jelas. Pasalnya, PT Freeport justru menginginkan saham itu dijual melalui pasar saham. Hal tersebut sama saja dengan menjual tambang untuk bisa dicaplok perusahaan luar negeri. ”Seharusnya, pemerintah yang langsung membeli saham itu. Nilainya setiap 10 persennya sekitar 10 miliar dollar. Saya yakin pemerintah punya uang kok,” ujarnya.

Kontrak karya (KK) PT Freeport akan habis pada 2021, tentunya pemerintah jangan sampai memperpanjang kontraknya dan bisa mengembalikan tambang tersebut. ”Tambang harus digunakan untuk mensejahterakan masyarakat,” terangnya.

Namun, lanjut dia, yang lebih menjengkelkan adalah saat ini kasus pencatutan nama yang ditangani Majelis Kehormatan Dewan (MKD) justru menjadi pengalihan atas tugas pemerintah yang sebenarnya. ”Saya melihat ada berbagai manuver untuk bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa pihak,” terangnya.

Siapa yang berupaya untuk mendapatkan keuntungan? Dia menuturkan bahwa ada dua pihak yang saat ini sedang berseteru terkait PT Freeport tersebut. Namun, soal pihak mana saja tentu perlu dipastikan. ”Yang jelas, masyarakat jangan sampai tertipu dengan semua ini,” ingatnya.  (BacaJuga : Jika Mengaku Berdaulat, Kontrak Freeport Harusnya Distop)


Sementara Wakil Ketua DPR Fadli Zon lebih blak-blakan terkait kasus pencatutan nama tersebut. Dia mendengar bahwa sebenarnya yang memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said untuk melaporkan kasus pencatutan nama ke MKD adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla. ”Kalau ditanya motifnya apa, saya tidak mengetahuinya,” terangnya.

Yang jelas, saat ini duduk perkaranya perlu diketahui semua pihak. Bahwa kasus ini mencuat karena sebenarnya PT Freeport berinisiatif untuk menemui Ketua DPR Setya Novanto. Lalu, pertemuan itu juga sudah digelar sebanyak tiga kali. ”Namun, anehnya rekaman yang keluar baru hanya pertemuan ketiga dan sudah ada berbagai manipulasi dalam rekaman,” ujarnya.

Lalu bagaimana dengan pertemuan pertama dan kedua itu, tentu seharusnya juga dibuka seterang-terangnya. Sebab, ada kemungkinan sebenarnya PT Freeport yang berupaya melakukan kegiatan spionase. ”Tentunya, berupaya memanipulasi agar ketua DPR terlihat seperti meminta jatah. Padahal, belum tentu faktanya seperti itu. Apalagi, ada mantan pejabat Badan Intelijen Indonesia (BIN) yang menjadi direktur PT Freeport,” ujarnya.

Fadli memberikan isyarat terkait siapa yang sebenarnya bertikai dalam permasalahan tersebut. Baginya, saat ini bukan pertarungan antara eksekutif dan legislatif. Melainkan, sesama oknum dalam pemerintahan. ”Yang rebutan pemerintah sendiri, harusnya yang tertib dong,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Dirjen Minerba Simon F Sembiring menuturkan, sebaiknya pemerintah mengambil inisiatif membeli saham PT Freeport melalui BUMN. Sehingga kedepan hubungannya bisa menjadi business to business. ”Kalau dulu sering kali bilang nggak punya uang, tapi sekarang masak tidak punya juga,” katanya.

Hingga saat ini, diungkapnya transkrip dan rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dan pimpinan PT Freeport, baru sebatas diproses mahkamah kehormatan dewan (MKD). Menteri ESDM Sudirman Said sebagai pihak pelapor belum berniat untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Presiden Joko Widodo, sebagai salah satu pihak yang diduga dicatut namanya oleh Setnov berdasar transkrip rekaman pembicaraan yang beredar luas, juga belum berkeinginan membawa kasus itu ke ranah hukum. Presiden, hingga saat ini, memilih untuk menyerahkan pada proses yang berjalan di MKD.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf menyatakan, munculnya kasus tersebut sepatutnya juga bisa membuka mata rakyat Indonesia. Bahwa, banyak yang tidak beres dengan PT Freeport selama menjalankan operasinya di Indonesia. ”Bukan hanya persoalan pembagian yang tidak adil bagi Indonesia, tapi juga ada banyak hal lain yang selama ini melanggar hukum,” katanya.

Dia kemudian menunjuk tentang pelanggaran terhadap pasal 33 UUD 1945. Aturan di konstitusi tersebut secara tegas disebutkan kalau bumi, air, dan semua yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ”Sekarang yang dapat besar rakyat apa PT Freeport? Kalau yang lebih besar Freeport ini pelanggaran konstitusi,” tegasnya.

Asep melanjutkan, jika nantinya bisa dibuktikan tentang pelanggaran ketentuan hukum di Indonesia oleh Freeport, kontrak yang ada bisa dibatalkan. ”Ditambah lagi, jangan-jangan negoisasi-negoisasi model seperti dalam rekaman sudah sering mereka lakukan sebelumnya. Hal-hal seperti yang juga tidak boleh luput dari perhatian, karena lebih substansial,” tandasnya. [*]


Sumber : Radar Banjarmasin
Kasus Pencatutan Presiden Upaya Pengalihan? Jangan Gagal Kembalikan Freeport Kasus Pencatutan Presiden Upaya Pengalihan? Jangan Gagal Kembalikan Freeport Reviewed by Banua Syariah on 8:14:00 PM Rating: 5